warnasumut.com - Medan. Aliansi Mahasiswa Peduli Kesejahteraan Sumatera Utara (AMPK Sumut) menilai Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak kreatif menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD dan kas daerah.
"Banyak potensi daerah yang bisa digali dan dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD Sumut, baik itu dari sektor pertanian, perkebunan, industri, tambang, dan jasa. Belum lagi sektor kelautan, perikanan dan pariwisata. Semua sektor itu potensinya besar, namun dibutuhkan kreatifitas untuk memaksimalkannya," ujar Koordinator AMPK Sumut Irwandi Pratama Sembiring, Kamis (6/5).
Hal itu disampaikan Irwandi, menanggapi sikap Gubernur Edy Rahmayadi yang malah menyalahkan Pertamina menaikkan harga BBM di Sumut karena Pergub yang ia keluarkan tentang perubahan PBBKB. Gubernur Edy pun menelpon Komut Pertamina Basuki Tjahya Purnama (Ahok), karena ia banyak mendapat protes dari warga akibat naiknya harga BBM nonsubsisi di Sumut rata-rata Rp200.
Namun kemudian Gubernur Edy menjelaskan, bahwa perubahan PBBKB itu terkait kondisi ekonomi Sumut yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Sumut minus 1,07 persen di 2021.
Oleh karenanya, ia mengeluarkan Pergub tentang kenaikan tarif PBBKB khusus bahan bakar nonsubsidi dari 5% menjadi 7,5% di wilayah Sumut. Tujuannya, untuk mengompensasi kontraksi ekonomi.
"Begitu (pertumbuhan ekonomi) yang 5,22% (di 2020), tahun 2021 dia minus menjadi 1,07%. Dari mana uangnya harus kami cari untuk menutupi ini? Oke, saya naikkan PBBKB 2,5%, kami bikin Pergub lalu komunikasikan dengan Komisi C," urai Edy.
Atas sikap dan pernyataan Gubernur Edy inilah, AMPK Sumut menilainya tidak kreatif dalam menjaga serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan PAD untuk kas daerah.
"Sulit diterima logika, disaat kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk akibat pandemi yang berkepanjangan, pemimpin daerahnya malah mengeluarkan kebijakan yang membuat harga BBM naik, yang dampaknya semakin membebani rakyatnya. Sebab, jika harga BBM naik, maka harga-harga berbagai kebutuhan lainnya juga ikut naik karena biaya transportasi yang naik," papar Irwandi.
Sementara, jelasnya, masih sangat banyak potensi-potensi lain yang bisa ditingkatkan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan bila potensi itu digali dan dimaksimalkan, juga akan menolong peningkatan ekonomi masyarakat.
Irwandi Pratama mencontohkan di sektor pertanian, Pemprov Sumut harusnya bisa mengembangkan teknologi tepat guna agar hasil pertanian petani bisa meningkat. Selain itu, harus juga dilakukan cetak lahan pertanian baru, karena lahan pertanian kita setiap tahunnya terus berkurang akibat alih pungsi lahan.
Contoh lain di sektor pariwisata. Apabila pariwisata di Sumut ditata dengan baik, sanga banyak PAD yang bisa dihasilkan dari sana. Perekonomian masyarakat di sekitar lokasi wisata juga akan ikut terkerek naik, UMKM akan berkembang, imbuh Irwandi.
"Itu hanya beberapa contoh. Bila semua potensi yang ada berhasil digali dan ditingkatkan, bisa dipastikan perekonomian Sumut tidak akan minus, malah akan terus tumbuh positif," ujar Irwandi.
Selain itu, sebut Irwandi, Sumut juga memiliki sejumlah BUMD. Harusnya BUMD-BUMD ini ditingkatkan perannya agar mampu menyumbang PAD. "Tapi kenapa hanya 1 atau 2 BUMD saja yang menghasilkan, selebihnya belum memberi andil bagi PAD dan ada yang malah membebani PAD. Ini yang harus diperbaiki Gubernur Edy, bukan malah mengambil jalan pintas mengeluarkan Pergub menaikkan harga BBM," tegas Irwandi.
Untuk memprotes kebijakan yang menyebabkan kenaikan BBM serta untuk mengingatkan Gubernur Edy agar kreatif dalam menggali dan meningkatkan potensi daerah itulah, dikatakan Irwandi, maka AMPK Sumut akan menggelar aksi di rumah dinas dan Kantor Gubernur Sumut.
Diketahui, Irwandi Pratama Sembiring memang dikenal sangat vokal dalam menentang kebijakan Gubernur Edy melakukan perubahan PBBKB yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga BBM di Sumut.
Beberapa kali aksi unjuk rasa telah mereka gelar untuk meminta Gubernur Edy mencabut Pergub No.1 Tahun 2021. Bahkan, aksi solo pernah dilajukan mahasiswa semester akhir UIN Sumut ini, saat digelarnya Sidang Paripurna di Gedung DPRD Sumut beberapa waktu lalu. Saat Gubernur Edy sedang menyampaikan pidato, Irwandi yang berada di ruang sidang berteriak dan menyebut kebijakan Gubernur Edy tidak bermartabat. (Agus)
